Bahlil Pertimbangkan Penyetopan Izin Smelter Nikel di Indonesia
By Admin
Bahlil Lahadalia | Dok. ESDM
nusakini.com, Pemerintah Republik Indonesia sedang mempertimbangkan penghentian sementara atau moratorium izin pembangunan fasilitas pemurnian nikel tingkat menengah. Langkah ini diambil menyusul tingginya dominasi produk nikel setengah jadi di pasar industri domestik.
Wacana tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pernyataan penting itu mengemuka dalam perhelatan Minerba Convention & Exhibition (Convex) di Jiexpo pada hari Senin (2/11/2026).
Bahlil menyoroti bahwa industri hilirisasi nasional saat ini terlalu berat pada produksi barang setengah matang. "Tetapi jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah," ujar Bahlil.
Kapasitas produksi nasional untuk olahan tingkat menengah tersebut dinilai telah membeludak di kisaran 50 hingga 60 persen. "Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, Pak Dirjen Minerba, apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium?" tambahnya.
Selain mengkaji perizinan baru, pemerintah akan memanfaatkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menjaga keseimbangan pasar global. "Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan suplai and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan," tegasnya.
Data pendukung dari Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) memperlihatkan angka produksi yang memang sangat masif pada tahun sebelumnya. Ketua Umum FINI, Arif Perdana Kusumah, menyebut total produksi nikel nasional diproyeksikan mencetak angka tinggi.
Volume raksasa itu mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemasok utama yang memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan nikel dunia. "Pada tahun 2025 total produksi nikel nasional telah mencapai 2,5 juta ton nikel dalam bentuk produk intermediate," jelas Arif.
Penambahan kapasitas pabrik pengolahan juga diprediksi akan kembali melonjak signifikan pada tahun 2027 mendatang. Lonjakan ini bakal dipicu oleh rampungnya sejumlah proyek hidrometalurgi besar yang berfokus pada bahan baku baterai kendaraan listrik. (*)